Kapolda Sumbar, Irjen Teddy Minahasa Putra mengatakan, adat Minangkabau memiliki wewenang untuk menghukum secara adat.
Suku bangsa Minang, katanya, sangat memegang teguh nilai-nilai luhur budaya yang berlaku berinteraksi di dalam sosial masyarakat.
"Itu yang menjadi landasan saya, dalam perhitungan saya untuk mengangkat kembali nilai-nilai luhur budaya dan adat Minangkabau untuk masuk di dalam penyelesaian sengketa hukum yang terjadi dalam masyarakat yang sifatnya non-vokasi," ucap Irjen Teddy.
Perjanjian antara pihaknya dengan LKAAM Sumbar diharapkan mampu menyelesaikan persoalan hukum antara pihak yang terkait.
"Ketika perjanjian kerja sama itu sudah menjadi konsensus bersama, mari dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan kita taati sebaik-baiknya. Jangan ada lagi pertengkaran, perkelahian, kami harus mampu tunduk, patuh dan sama-sama melaksanakannya," katanya.
Baca juga: Ketika Kapolda Kembali Jadi ‘Ajudan’ Jusuf Kalla yang Berkunjung ke SumbarRestorative justice, kata Teddy merupakan penyelesaian suatu sengketa kepada kondisi semula.
"Jadi yang berperan disitu adalah korban, kemudian pelaku, juga bisa masyarakat lain yang memediasi," katanya.
Restorasi justice di lingkungan Polri telah dilaksanakan sejak bergulirnya Peraturan Polri (Perpol) nomor 8 tahun 2021. Polda Sumbar juga sudah mengimplementasikannya di lapangan.
"Catatan saya di tahun 2021 jumlah total kasus sebanyak 5.585, yang telah diselesaikan secara restorasi justice itu 1.011. Pada tahun 2022 ini terjadi crime total 2.257 dan yang sudah dilakukan secara restoratif itu sebanyak 257," tuturnya.
Editor : Redaksi
