Lurah Korong Gadang , Zulfadli mengatakan surat keterangan itu putusan dari pejabat tata usaha negara dan secara persyaratan telah terpenuhi.
Baca juga: Sumbar Provinsi Rawan Aspek Pandemi, KPID Sumbar Awasi Penyiaran Pilkada 2020
Dua surat keterangan yang disengketakan itu hanya bisa dilakukan melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
"Kami pun menerbitkan surat keterangan sesuai dengan syarat," ujarnya.
Sementara terkait keabsahan atau kebenaran dari syarat itu sendiri bukan kewenangan kelurahan, tambahnyaa di depan majelis sidang Komisi Informasi, dipimpin Nofal Wiska didampingi komisioner Adrian Tuswandi dan Arif Yumardi.
"Dasar hukum yang diajukan pemohon dokumennya bukan produk kelurahan," terang Zulfadli.
Baca juga: Kampanye Pilkada Sumbar, KPID dan Bawaslu: Penyiaran Harus SehatKuasa hukum pemohon, Daniel St Makmur menegaskan, kalau putusan itu secara jelas ada dasar hukumnya.
"Kami meminta salinan dari syarat yang dilampirkan itu," ujarnya.
Ia pun menilai janggal dengan permintaan itu, sebab dalam bentuk administrasi apa pun ada prosedur pengurusan dan ada alasannya.
Editor : Redaksi
