"Sumbar tidak suka ditawar. Tidak akan mau divaksin sebelum ada keputusan label halal dari MUI. Apapun itu yang masuk ke tubuh mesti jelas status hukumnya," terangnya.
Ia berharap MUI Sumbar dan Kota Padang benar-benar bersinergi terkait hal ini.
[caption id="attachment_3830" align="alignnone" width="800"]
Vaksin yang disimpang dalam Rantai Dingin (Cold Chain) | Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional/Halonusa[/caption]
"Andaikata telah ada pengajuan maka butuh proses pengkajian kehalalan, terutama kita harus tahu sumber dan bahan hingga proses pengambilan apakah itu halal atau haram," kata Anwar Syarkawi.
Baca juga: Vaksin Corona tiba di Sumbar, Vaksinator bakal Vaksinasi 2.500 Tenaga Kesehatan Padang
"Bukti belum adanya pengajuan pemerintah ke BPOM MUI itu terbukti dari belum adanya media yang memuat tentang penyerahan sampel, termasuk juga membentukan tim teknisnya," imbuhnya.
Terkait hal ini pun, dikabarkan kalau Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) baru memproses sertifikat halal vaksin itu sendiri.Walau sejauh ini LPPOM MUI mengklaim belum menemukan kandungan zat babi dalam vaksin corona sinovac yang telah beredar.
"Proses sertifikasi halal yang akan diberikan MUI ke vaksin Covid-19 memang masih dalam proses, tapi MUI belum menemukan kandungan babi sama sekali," kata Direktur Eksekutif LPPOM MUI Muti Arintawati, saat Diskusi Kehalalan dan Keamanan Vaksin Covid-19, Selasa (5/1/2021).
Baca juga: 18 Ribu Tenaga Kesehatan Sumbar Bakal Divaksinasi, Dinkes: Berlangsung Januari-April
Editor : Redaksi
