Dari pantauan sementara, kepentingan dari peserta pemilu akan lebih menguat pada pemilu 2024 nantinya dan itu akan ditularkan kepada kepada para calon penyelenggara.
"Jika itu terjadi, tentu masalah kemandirian dan independensi penyelenggara akan menjadi masalah. Makanya proses rekrutmen KPU Provinsi, kabupaten, kota dan seterusnya akan menjadi prioritas pemantauan kami," terangnya.
"Apalagi kita telah mendapat informasi bahwa rekrutmen penyelenggara itu akan dimulai pada September sampai Oktober tahun 2022 ini. Diharapkan orang yang direkrut itu betul-betul sehat dan yang memiliki kapasitas," sambung Fuad.
Terkait pengawasan tersebut, beberapa hari belakangan KIPP sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Koordinasi ini berkaitan dengan potensi kerawanan yang diperkirakan akan muncul ditingkat masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu 2024.
"Nah, koordinasi-koordinasi itu kita lakukan untuk menunjukkan kesepahaman, cara pandang dan cara berfikir menatap pemilu. Kemudian juga untuk menyamakan persepsi," katanya.Ditambahakannya, koordinasi itu dilakukan karena ada peran-peran yang tidak dimiliki pemantau dan itu hanya bisa dilakukan oleh kepolisian kah atau pemerintah daerah.
"Umpamanya seperti pendidikan politik yang menjurus kepada bagaimana pemilu laksanakan secara damai tetapi tetap demokratis dan bekeadilan,"imbuhnya. (*)
Editor : Redaksi
