Hal itu dilakukan agar target pembelian produk dalam negeri sebesar Rp400 triliun melalui e-Katalog dan toko daring oleh pemerintah pusat dan daerah pada 2022 tercapai. Ia juga meminta kementerian/lembaga tersebut untuk menyusun skema auto-freezing bagi produk-produk impor.
"Kementerian Perindustrian dan Kementerian Dalam Negeri agar mempercepat pembentukan Tim P3DN/BBI pada seluruh pemda untuk memastikan belanja produk/jasa dalam negeri sebesar minimal Rp200 triliun," kata Luhut yang juga Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Luhut juga meminta Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan LKPP menyusun aturan insentif dan disinsentif untuk produk dalam negeri dan mengurangi pembelian produk-produk impor.
Sementara itu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan Agung, Polri, dan LKPP diminta untuk menyusun mekanisme pengawasan bagi belanja produk dalam negeri.
Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Perindustri, Kementerian Dalam Negeri dan LKPP diminta melakukan integrasi data untuk memudahkan pemantauan mulai dari perencanaan hingga pembelian produk dalam negeri.Berdasarkan paparan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono dalam rakor tersebut, secara makro, jika seluruh anggaran belanja pemerintah dibelanjakan untuk produk dalam negeri dan tidak membeli produk impor maka berpotensi meningkatkan ekonomi nasional sebesar 3,79 persen.
Untuk itu, jika belanja pemerintah pusat dan daerah dapat dialokasikan sebesar 40 persen hingga 50 persen saja pada produk dalam negeri dan UMKM maka akan dapat meningkatkan lebih dari 1,5 persen ekonomi nasional pada tahun 2022.
Editor : Redaksi
