HALONUSA.COM - Semua pihak diminta untuk terlibat dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Pasalnya tahapan pesta demokrasi tersebut sudah dimulai sejak 14 Juni 2022 lalu.
Dalam pekan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai memaparkan Peraturan KPU (PKPU) nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024 ke berbagai pihak.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumatera Barat (Sumbar), Andre Rosiade.
Andre mengatakan, selain KPU, partai politik (Parpol), pemerintah dan lembaga terkait lainnya harus terus bergerak agar jumlah dan partisipasi pemilih pada 2024 mendatang lebih baik.
Jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi penurunan jumlah pemilih karena dampak pandemi dan perekonomian yang belum membaik.
"Kami dengar KPU se-Indonesia sudah mulai bergerak menyosialisasikan tahapan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Ini adalah langkah yang tepat, karena sesuai Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pada Pasal 167 ayat 6 yang menyebut bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Atau 20 bulan sebelum 24 Februari 2024," kata anggota DPR RI tersebut, Rabu (27/7/2022).Berdasarkan PKPU nomor 3 tahun 2022, kata Andre Rosiade, tahapan Pemilu sudah dimulai sejak 14 Juni 2022. Dimulai dari perencanaan program dan anggaran hingga penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu.
"Dengan KPU terus menggencarkan sosialisasi, tentunya kita berharap semua pihak siap. Jangan sampai ada alasan-alasan yang membuat kredibilitas KPU dipertanyakan, dan hasil Pemilu juga diragukan," kata Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Andre Rosiade berharap partisipasi pemilih lebih baik dari Pemilu 2019. Menurutnya, jika partisipasi pemilih rendah, tentu sangat disayangkan anggaran besar yang disiapkan jadi percuma.
Partisipasi rendah, katanya, tentu saja karena kurangnya sosialisasi dan minimnya respon mayarakat.
Editor : Redaksi
