Ia mengatakan bahwa pemilihan yang dilakukan pada 7 Juni 2022 lalu itu ada indikasi kecurangan dan pihaknya telah menyurati tiga pembina koperasi yaitu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.
"Surat tersebut telah dibalas oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dengan menyatakan bahwa hal tersebut bukan merupakan wewenang dari dinas," katanya.Dengan tidak adanya kejelasan tersebut, ia mengatakan bahwa pihaknya akan mengnjung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang untuk meminta saran.
Editor : Redaksi
