Ketua Dewan Pembina Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) ini menegaskan hasil audit nantinya harus disampaikan kepada publik.
Langkah itu sebagai bentuk transparansi. Pemerintah pun diminta tegas ambil tindakan bila terbukti ada perusahaan 'nakal'.
Bila nanti terbukti ada temuan, pemerintah harus bernyali cabut Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan kelapa sawit yang terbukti nakal. Selama ini, Andre mengendus para oligarki menikmati untung besar dari industri sawit.
"Intinya sekarang keberpihakan pemerintah kepada rakyat soal minyak goreng, siapapun yang melanggar harus dicabut izin usahanya," tuturnya. (*) Editor : Redaksi
