Walikota Padang yang dimaksud adalah pejabat yang saat ini duduk sebagai Gubernur Sumbar. Pencairan dana tersebut berdasarkan proposal, seperti yang disampaikan Kuasa Hukum Agus Suardi, Putri Desi Rizki.
"PSP membuat proposal dan menitip ke KONI yang saat itu klien saya (Agus Suardi) sebagai bendahara PSP dan Ketua KONI Padang pada periode itu,” ungkapnya.
Putri Desi menerangkan perihal ini kalau kliennya terpaksa melakukan kesalahan administrasi itu karena atas perintah dan atau instruksi Ketua Umum PSP Padang yang juga Wali Kota Padang pada periode itu.
Walau tidak secara eksplisit kuasa hukum dari mantan Ketua KONI Sumbar itu menjabarkan siapa nama pejabat itu.Namun berdasarkan data dan pencocokan periode jabatan termasuk kasus dugaan korupsi di KONI Padang dalam periode itu, Ketua PSP Padang merupakan Wali Kota Padang saat itu, Mahyeldi. (*)
Editor : Redaksi
