Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Benny Utama meminta untuk memfinalkan jumlah kerusakan akibat gempa, mulai dari rumah hancur dan rusak serta fasilitas umum (fasum) serta infrastruktur yang lainnya.
“Data harus akurat dan jangan dikarang-karang, jika ada ada penyimpangan dampak hukumnya akan terasa di kemudian hari. Tepat data, maka akan tepat pula penanganannya,” ucap pria yang pernah berprofesi sebagai Jaksa tersebut.
“Harus bergerak cepat, jangan berlama-lama, kasihan masyarakat harus menanggung penderitaan di tenda-tenda pengungsian, namun kecepatan dan keakuratan itu juga berlandaskan payung hukum yang jelas pula,” sambungnya.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pasaman juga diminta untuk proaktif melaporkan tahapan dan proses penanganan pascagempa.
Diskominfo Kabupaten Pasaman juga diminta untuk bisa menekan isu dan hoaks yang banyak bermunculan di media sosial (medsos) terkait musibah gempa di Pasaman.
“Sajikan data yang benar dan konkret terkait seluruh hal yang menyangkut gempa di Pasaman,” katanya.
Selain itu, pemerintah sepakat ‘berbagi tugas’ dalam rehabilitasi dan pembangunan kembali rumah warga yang menjadi korban terdampak gempa.
Untuk kategori rusak berat dan hancur diambil alih oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Rusak sedang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) dan rusak ringan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman.
Sementara itu, Direktur Penanganan Korban dan Pengungsi BNPB, Yusrizal juga mengingatkan selama proses penanganan pascagempa untuk terus memperhatikan protokol kesehatan (prokes).
Editor : Redaksi
