HALONUSA.COM - Peristiwa rudapaksa serta pencabulan serta kekerasan seksual terjadi di Padang, Sumatera Barat beberapa waktu lalu atas pengungkapan dilakukan Polresta Padang berturut turut.
Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Provinsi Sumatera Barat menilai terjadi degradasi pendidikan moral serta minimnya edukasi dari perangkat pemerintah daerah kota.
Pengurus Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sangat menyayangkan sikap dari Wali Kota Padang, Hendri Septa yang seolah-olah membiarkan bahkan tidak ada satu pun tanggapan dari peristiwa itu.
"Ini sangat memilukan, apalagi para korban masih di bawah umur dan bahkan korban tidak sedikit banyak bahkan ada kasus dua kali dari korban yang sama, harusnya walikota bersikap cepat, bahkan sejauh ini tidak ada tanggapan," kata Ketua Pengurus Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Provinsi Sumatera Barat, H Maidestal Hari Mahesa Ssos MM, Selasa (23/11/2021).
Tidak itu saja Maidestal Hari Mahesa menyesalkan ketua DPRD Padang yang merasa aneh dengan penerimaan penghargaan Padang Layak Kota Anak.
"Pencapaian penghargaan itu atas hasil kerja antara legislatif dan eksekutif lalu kenapa ia mesti mempertanyakan, ini yang sangat ambigu, mestinya mencarikan solusi atas peristiwa tindak pidana yang korbannya merupakan perempuan serta laki laki dan masih anak-anak di bawah umur," kata Maidestal Hari Mahesa.Ia memandang pemerintah kota menganggap enteng dari kasus peristiwa pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Bahkan, dari sekian kasus yang ada, kepolisian lebih banyak mengungkap fakta dibandingkan dengan dinas sejatinya memiliki tugas yang sama dalam memberikan perlindungan terhadap anak.
"Saya memandang ada kemerosotan kerja di lingkaran pemerintah kota, tidak cakap dan bahkan tidak pandai berkoordinasi, jangan sebatas program yang kemudian hanya mencari sensasi mengharumkan nama, sementara masih ada yang mesti dibenahi. Sudah saatnya mereka-mereka itu menjemput bola, berikan perlindungan terhadap korban lakukan pemulihan terhadap mereka," terang Maidestal Hari Mahesa.
Tokoh muda di Padang yang telah tiga periode sebagai anggota DPRD Padang menambahkan, ini pekerjaan rumah bagi walikota padang untuk merangkul stakeholder, apakah itu LSM, NGO yang konsisten menangani persoalan anak dan atau fokus mengadvokasi korban pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak.
Demikian halnya juga dengan anggota dprd, jangan hanya sebatas duduk, membuat undang-undang lalu menikmati dana pokok pikiran (pokir) dan kunjungan kerja. "Emang berapa persen dana pokir untuk diberikan untuk menyembuhkan warga kita yang terdampak korban kekerasan seksual sekaligus untuk mengantisipasi serta memberikan advokasi ,apakah itu memang ada?." tanya Maidestal Hari Mahesa.
Editor : Redaksi
