"Sehingga, BBM subsidi dapat diakses oleh masyarakat yang benar-benar berhak sesuai dengan peraturan yang berlaku," katanya.
Pihaknya juga berterima kasih dan mengapresiasi upaya aparat penegak hukum dan instansi terkait menertibkan oknum atau pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Selain sanksi pidana, ungkap Agustiawan, Pertamina telah mengatur sanksi bagi lembaga penyalur yang terbukti menjual atau menyalahgunakan BBM bersubsidi dengan tidak tepat sasaran.
Sanksi tersebut berupa skorsing pemberhentian penyaluran produk subsidi sesuai dengan rentang waktu tertentu hingga pemutusan kerjasama.
Seperti diketahui, penggunaan solar bersubsidi telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 191 tahun 2014.
Aturan pembelian maksimum untuk Solar subsidi telah diatur pula melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) nomor 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020.Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022, produk Pertalite ditetapkan sebagai jenis BBM khusus penugasan (JBKP). (*)
Baca juga:
https://halonusa.com/ternyata-segini-harga-terbaru-pertamax-turbo-dan-dex-series-di-sumbar-mahal/
Editor : Redaksi
