"Pembangkangan ini seharusnya menjadi atensi, Gubernur harus 'menjewer' Kepala OPD yang tak patuh itu," katanya.
Terpisah, Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas menyebut perlu dorongan kuat dalam bentuk punishment dan reward kepada OPD yang tidak patuh.
"Kami berharap Perda Tata Layanan Informasi Publik segera disahkan untuk menekan OPD dalam memberikan pelayanan informasi publik," ucapnya.
"Wajar jadinya kalau Sumbar masih menuju Informatif dan indeks keterbukaan masih di bawah rata-rata nasional," imbuhnya. (*) Editor : Redaksi
