HALONUSA.COM - Ketua Umum Pengurus Pusat Perempuan Indonesia Raya (PP PIRA), Sumarjati Arjoso telah melantik Ketua PD PIRA Sumbar Nurul Anastasia dan pengurus lainnya, pada Jumat (25/3/2022) lalu. Pengurus PC PIRA Kabupaten dan Kota juga dilantik Ketua PD PIRA Sumbar di lokasi yang sama.
Sumarjati Arjoso dalam pidatonya yang berjudul 'Menuju Pemilu 2024, Afirmasi Perempuan Politik PIRA Mengutamakan Kualitas dan Integritas' menyebut, dari Pemilu ke Pemilu, terjadi penurunan partisipasi pemilih.
Pada Pemilu Legislatif (Pileg) 1999 yang memberikan suara mencapai 92,6 persen, 2004 (84,1 persen), 2009 (70,99 persen), 2014 (75,11 persen) dan 2019 (71,7 persen).
"Partisipasi pemilih semakin menurun, perlu pendidikan politik yang sehat untuk menumbuhkan partisipasi rakyat. Pemilu 2019, juga membawa 'luka' karena 894 petugas yang meninggal dan 5.175 menderita sakit serta hiruk pikuk tuntutan di MK. Tentunya hal ini harus dicermati semua," kata Sumarjati yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut.
Pada tahun 2024, katanya, Indonesia menyelenggarakan Pemilu, berupa Pileg dan Pilpres serta Pilkada. "KPU sudah menetapkan Pemilu 2024 diselenggarakan pada 14 Februari dan Pilkada serentak 2024 pada 27 November. Itu sudah disepakati bersama pemerintah," katanya.
Pada Pileg 2024 mendatang, katanya, KPU mengajukan anggaran Rp86 triliun dan untuk Pilkada Rp26 triliun. Angka tersebut naik dimana pada Pileg 2014 hanya sekitar Rp15,6 triliun. Kemudian Pemilu 2019 naik menjadi Rp25,5 triliun. Sehingga jika KPU mengajukan Rp86 triliun di 2024 kenaikan dinilai terlalu fantastis."Apakah anggaran yang tinggi menjamin kualitas Pemilu dan menjamin terpilihnya pemimpin atau wakil Rakyat yang berkualitas? Apakah juga menjamin suara rakyat selamat sampai pusat? Apakah dapat menjamin penyelenggaraan yang Jurdil (jujur dan adil) dan bebas dari Politik uang? Apakah dapat menjamin penyelenggaraan di tingkat bawah tidak menjadi korban meninggal dan sakit karena kelelahan Belum tentu," tanyanya.
Sumarjati Arjoso menegaskan, PIRA memiliki peran dalam melawan ketidaksetaraan gender itu. Apalagi, presentasi perempuan di legislative belum sesuai target. Sehingga belum mewakili suara perempuan dalam pembuatan kebijakan di seluruh sektor pembangunan.
"Sejauh ini hanya memenuhi kouta caleg yang ditentukan Undang Undang tapi tidak menjadi anggota dewan," katanya.
Akibat kesenjangan ini, katanya, perempuan sering menjadi objek tanpa pelindungan terjadi kekerasan seksual, perdagangan orang tindakan brutal.
Editor : Redaksi
