HALONUSA.COM - Mengantisipasi terjadinya korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan melakukan pemantauan terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar proyek itu tidak menjadi ladang \korupsi.
"Kami memandang perlu melakukan sinergi koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh kementerian dan lembaga, utamanya yang terkait langsung dengan IKN," katanya, Rabu (2/2/2022).
Menurutnya, koordinasi pencegahan korupsi itu akan dilakukan ke Badan Pertanahan Negara (BPN), Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian ESDM.
"Saya kira kementerian lembaga tadi tentu memiliki komitmen yang sama dengan kita, sama dengan segenap masyarakat Indonesia, apapun yang kita lakukan tidak boleh ada tindak pidana korupsi," ujar nya.
KPK juga akan berkoordinasi dengan penegak hukum lain untuk mencegah korupsi dalam pembangunan IKN Nusantara. Kerja sama antarpenegak hukum ini dibutuhkan untuk menutup celah korupsi dalam pengerjaan proyek itu.Tak hanya itu, lanjut Firli, KPK juga akan berkoordinasi dengan Bappenas untuk membantu penyiapan lahan dan infrastruktur yang akan dibangun di IKN Nusantara.
Koordinasi dengan Bappenas dinilai penting agar korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan proyek di sana tidak terjadi.
"Ini penting di dalam rangka tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, dan mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dan tidak ramah dengan korupsi," lanjutnya.
Firli meminta tidak ada pihak yang berani menjadikan proyek IKN Nusantara sebagai ladang korupsi. Lembaga Antikorupsi tidak akan pandang bulu jika menemukan bukti ada pejabat atau pihak lain yang menjadikan proyek pemindahan Ibu Kota sebagai ladang korupsi.
Editor : Redaksi
