"Surat itu kami kirim tanggal 17 November 2021 dan dibalas tanggal 6 Desember 2021, kami sudah tembuskan ke LPM dan si peminjam dan juga Kapolsek, karena izin keramaian ada di sana, apalagi di masa pandemi Covid-19 ini," katanya.
Pada tanggal 6 Desember 2021, katanya, surat yang dilayangkan pihaknya dibalas dengan kalimat yang diduga kurang elok dengan memaksa Camat agar mengizinkan perhelatan di Balai Basuo.
[caption id="attachment_21474" align="alignnone" width="747"]
Surat dari Kecamatan Lubuk Begalung untuk penundaan sementara penggunaan Gedung Balai Basuo. (Foto: Dok. Istimewa)[/caption]
"Sedangkan pekerjaan masih berlangsung, artinya ada intimidasi kepada pekerja yang sedang merenovasi Balai Basuo," katanya.
Pihaknya kemudian menyelidiki penyebab indikasi pemaksaan Gedung Balai Basuo di tengah renovasi atau perbaikan.
Sudah DibayarHasilnya, kata Heriza, warga yang hendak melaksanakan perhelatan sudah membayar melalui LPM kepada oknum penjaga Gedung Balai Basuo.
"Dibayar uang muka sebesar Rp4 juta. Kami datangi yang bersangkutan, mereka sudah membayar dari total harga Rp14 juta untuk tanggal 12 Desember 2021," ucapnya.
Dirinya menilai klaim Balai Basuo yang disebut gratis untuk masyarakat oleh pihak LPM bohong.
"Justru ide (Balai Basuo gratis) itu kami yang memunculkan. Karena selama ini, kami belum dapat bukti, tapi banyak terdengar bahwa selama ini berbayar melaksanakan kegiatan di sana, selalu berbayar, kami ingin pangkas itu, dikasih gratis kepada masyarakat," katanya.
Editor : Redaksi
