HALONUSA.COM - Jumlah kasus
rudapaksa atau pelecehan seksual di
Kota Padang, Sumatera Barat di tahun 2021 meningkat dibanding 2020.
Polresta Padang, Senin (21/11/2021) membeberkan terdapat 85 kasus periode Januari hingga November 2021.
Sementara kasus pelecehan seksual di 2020 pada periode yang sama sebanyak 48 kasus.
"Bahkan nyaris dalam satu kasus ada dua korban yang merupakan anak-anak di bawah anak," kata Kapolresta Padang, Kombes Imran Amir.
Menurutnya, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak meningkat tajam. "November ini meningkat dan kami sudah menangkap delapan (8) pelaku predator anak dibawah umur," kata Kombes Imran Amir.
Pengungkapan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di
Kota Padang, Sumatera Barat berbanding terbalik dengan apa yang diterima pemerintah kota Padang terkait penghargaan Kota Layak Anak (KLA).
Terlepas dari itu, Kapolresta Padang, Kombes Pol Imran Amir mengemukakan, para pelaku bukan orang jauh melainkan orang terdekat keluarga.
"Pelaku bukan orang jauh, orang yang sering berinteraksi, sangat miris," terang Kapolresta Padang, Kombes Pol Imran Amir, Senin (22/11/2021).
Kapolresta Padang mengimbau, agar orang tua lebih waspada lagi terhadap anaknya, karena banyaknya predator anak yang berkeliaran di Kota Padang.
“Diharapkan semua unsur ikut mengantisipasi hal ini agar kedepan tidak ada lagi anak-anak kita yang menjadi korban,” imbau Kombes Pol Imran Amir.
Menukil
Halonusa.com, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Geram bahkan ikut prihatin apa yang terjadi di Kota Padang termasuk baru-baru ini terjadi dugaan perdagangan anak di Kota Bukittinggi, Sumbar.
Mahyeldi bahkan meminta pemerintah kota (Pemko)
Padang termasuk kepala daerah lainnya di Sumbar untuk melakukan pengawasan lebih masif terkait perilaku amoral itu.
"Saya meminta kepada pejabat daerah dan kepala organisasi perangkat daerah, baik Padang dan Sumbar memberikan perlindungan terhadap para korban, ini tidak bisa dibiarkan," tegas Gubernur Mahyeldi.
Sementara itu, Ketua DPRD, Kota Padang, Syafrial Kani mempertanyakan
Padang kenapa bisa meraih penghargaan
Kota Layak Anak (KLA).
Secara gamblang dia meminta kepada Pemko Padang agar menjelaskan kepada publik indikator apa yang dipakai untuk kota berjulukan 'bengkuang' ini masuk kota layak terhadap anak.
"Kami mendesak Wali Kota Padang untuk mengevaluasi kerja, jangan hanya sebatas penghargaan yang dikemukakan. Sementara persoalan inklusi anak saja tidak terurus," ucap Syafrial.
(*)
Editor :
Redaksi
