HALONUSA.COM - Sepekan kasus tindak kriminal terhadap pelecehan seksual, pencabulan dan hingga perdagangan anak di Sumatera Barat (Sumbar) menjadi perhatian. Bahkan pusat ikut melirik peristiwa kasus tersebut. Tidak itu saja Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi geram.
Gubernur Mahyeldi bahkan meminta pemerintah kota (Pemko) Padang termasuk kepala daerah lainnya di Sumbar untuk melakukan pengawasan lebih masif terkait perilaku amoral itu.
Gubernur Mahyeldi menyatakan keprihatinan terkait peristiwa memilukan itu di Padang. "Saya meminta kepada pejabat daerah dan kepala organisasi perangkat daerah, baik Padang dan Sumbar memberikan perlindungan terhadap para korban, ini tidak bisa dibiarkan," tegasnya.
Selain itu Gubernur Mahyeldi memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah ikut mendorong perlindungan anak dengan melaporkan persoalan kepada pihak berwajib dan berterima kasih kepada kepolisian menindak cepat menangani kasus ini.
Baca juga: Sekeluarga Rudapaksa Dua Anak Bawah Umur di Padang, Kakek Hingga Sepupu
"Secara pribadi dan atas nama pemerintah provinsi menyampaikan terima kasih kepada warga yang melaporkan dan berterima kasih kepada kepolisian dengan reaksi cepat menangani, menangkap para pelaku. Kita harus berani melaporkan bila menemukan indikasi-indikasi yang menyimpang yang dilarang dalam agama dan bertentangan dengan budaya," kata Mahyeldi.Sementara itu Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani mempertanyakan Padang meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA).
Baca juga: Inilah Orang-orang yang Berperan Dalam Mengungkap Kasus Rudapaksa Dua Bocah di Padang
"Kasus kekerasan kepada anak terus meningkat, mencoreng status Padang menggenggam titel Kota Layak Anak (KLA). Karena kasus serupa ini menurutnya sangat memalukan sekali," kata Syafrial Kani yang memimpin di DPRD Padang, Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.
Secara terang-terangan Syafrial Kani menyebut agar Pemko Padang menerangkan kepada publik dari sisi mana kota berjuluk bengkuang ini kota layak terhadap anak.
Editor : Redaksi
