Di bagian lain, Dispora Sumbar sebagai perpanjangan tangan gubernur di bidang olahraga, juga seperti ada ketergantungan terhadap apa pun itu harus sepengetahuan gubernur.
"Sehingga baik sejak Dedy Diantolani sampai kini Plt Maifrizon, tak ada satupun yang terselesaikan oleh Dispora. Para atlet tetap latihan mandiri tanpa dana. Kontingen cabor berangkat Kejurnas tetap dengan dana sendiri. Kalau pun ada pejabat Dispora datang melihat cabor latihan, itu pun hanya datang kosong tanpa membawa apapun, termasuk harapan sekali pun," imbuhnya.
Ia menilai, kalau ada ide untuk memanggil baik Dispora maupun KONI dalam menyelesaikan semua masalah ini, rasanya cukup baik.
Namun persoalannya, apakah kedua pihak itu punya niat yang sama untuk menyelesaikan masalah olahraga Sumatera Barat.
"Rasanya bolehlah kedua institusi ini dipanggil DPRD. Paling tidak dari sana kita bisa tahu masalahnya apa, dan bagaimana jalan keluarnya," ungkap mantan pengurus KONI Sumbar beberapa periode ini.Sebagai pengamat sekaligus wartawan olahraga yang dituakan di Sumbar, Nofi menilai untuk menyelesaikan kisruh olahraga Sumbar, setiap elemen harus komit terhadap tugas dan fungsi masing-masing
Pemda misalnya, komit dengan penyediaan anggaran bagi olahraga, KONI begitu pula, komit dengan pembinaan olahraga prestasi.
Sementara Cabor komit pula untuk mempersiapkan atlet berkualitas yang akan berlaga di Porwil, Kejurnas/Pra PON. (*)
Editor : Redaksi
