Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada walikota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.
Tak Menyangka
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Andree Harmadi Algamar mengaku sedih setelah menyaksikan demonstrasi yang dilakukan guru honorer, Senin (22/8/2022) lalu.
Dirinya tak menyangka, guru yang seharusnya digugu dan ditiru ikut turun ke jalan melakukan unjuk rasa kepada Wali Kota Padang.
"Karena orang tua saya guru, ketika melihat guru honorer melakukan demo, saya sedih," ucapnya.
[caption id="attachment_34801" align="alignnone" width="599"]
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang definitif, Andree Harmadi Algamar. (Foto: Dok. Istimewa/Facebook: Humas Kota Padang)[/caption]
Andree mengatakan, seharusnya demonstrasi itu tidak perlu terjadi asalkan guru honorer menyampaikan aspirasinya secara baik, seperti secara tertulis atau melakukan dialog.
"Banyak cara menyampaikan aspirasi, apalagi saluran komunikasi tidak tertutup, jadi tidak perlu melakukan demonstrasi," kata Andree.
Andree mengatakan bahwa hingga saat ini bukan Kota Padang saja yang bermasalah dalam hal penerimaan PPPK. Akan tetapi ada lebih kurang 180 kabupaten dan kota di Indonesia yang mengalami hal serupa. (*)
Baca juga:
https://halonusa.com/dprd-temukan-kelalaian-soal-status-guru-honorer-lulus-passing-grade-pemko-padang-bilang-ini/
Editor : Redaksi
