"Sekarang duduk perkara sudah jelas. Ini yang kami harapkan dari Pemko Padang," ujarnya.
Dianggap Lalai
Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani menyebut Pemko Padang tidak pernah memasukkan formasi ribuan guru honorer yang lulus passing grade.
Hal tersebut saat dirinya beserta rombongan wakil rakyat menyambangi Kemenpan RB beberapa waktu lalu.
"Kemenpan RB sudah menyurati Pemko Padang beberapa kali, namun tidak pernah direspon," kata Syafrial Kani.
Sejatinya, kata Syafrial Kani, Kemenpan RB serius dalam penerimaan guru honorer untuk bisa menjadi PPPK. Bahkan, beberapa kali Kemenpan RB bahkan berkunjung langsung ke Kota Padang.
"Sehingga ini murni keteledoran dan kelalaian Pemko Padang, yang akhirnya merugikan ribuan guru honorer," katanya.DPRD Kota Padang meminta kepada Kemenpan RB agar 1.226 guru honorer yang telah lulus passing grade tidak mengikuti ujian lagi dan ukup melakukan verifikasi data di tahun 2023.
"Kami sarankan kepada Deputi dan Kemenpan RB agar yang telah lulus ini tidak usah ujian lagi. Untuk penerimaan tahun 2023, mereka cukup melakukan verifikasi data saja," katanya.
[caption id="attachment_36435" align="alignnone" width="1620"]
Dari kiri ke kanan: Deputi Sumber Aparatur Manusia (SAM) Kemenpan RB Alex Deni dan Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani. (Foto: Dok. Istimewa)[/caption]
