"Makanya kami belum bisa memasukkan database ribuan guru honorer ini. Kalau sudah ada anggaran, baru kami berani melakukan verifikasi data," kata Arfian.
Seperti diketahui, Ketua FGLPG Kota Padang, Imran menjelaskan, Pemerintah Pusat telah meminta Pemko Padang untuk membuka formasi PPPK di Kota Padang, namun tak kunjung dilakukan oleh Pemko Padang.
"Kemenpan RB tidak mungkin lagi membuka formasi PPPK untuk Kota Padang. Jika dibuka lagi, tentu daerah-daerah lain di berbagai daerah di Indonesia menuntut juga untuk di buka lagi formasi PPPK di daerah mereka. Wali Kota harus bertanggung jawab jika nasib guru honorer di Kota Padang tidak terselesaikan," katanya.
Hak Interpelasi
Imbas dari permasalahan tersebut, Anggota DPRD Kota Padang, Budi Syahrial bersama tujuh wakil rakyat dari empat fraksi menyerahkan permintaan interpelasi kepada Wali Kota Padang, Hendri Septa.
Budi Syahrial menilai Wali Kota Padang gagal dalam membuka formasi guru Pegawai Pemerintah dengan PPPK yang telah dibuka oleh pemerintah pusat.
"Kami menginisiasi menggunakan hak interpelasi Wali Kota Padang karena tidak mampu memperjuangkan hak 1.228 guru honorer yang seharusnya telah berstatus guru PPPK," kata Budi Syahrial.
Budi mengatakan, permintaan interpelasi tersebut telah diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, Syahrial Kani.
"Ini momen kami membela guru honorer yang telah lulus passing grade ini," ucapnya.
Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada walikota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.
Editor : Redaksi
