Arfian menampik bahwa TPP yang tak kunjung turun selama beberapa bulan belakangan ini berpengaruh terhadap kinerja ASN.
"Secara langsung mungkin tak ada pengaruh kinerja, TPP ini kan tunjangan, jadi telat ini anggap saja menabung, gaji kan (mereka) tetap menerima, tidak ada pengaruh kinerja ASN," katanya.
Tidak Dipersulit
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengingatkan bahwa pejabat terkait untuk tidak mempersulit pencarian TPP ASN.
Sejak Selasa (8/3/2022) lalu, kata Tito, pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi yang menjadi dasar daerah membayarkan TPP ke ASN masing-masing.
"Saya sudah peringatkan kepada Dirjen Keuangan Daerah jangan ada yang macam-macam, mempersulit apalagi sampai menyalahgunakan, pasti akan saya tindak keras," kata Tito beberapa waktu lalu.
Tito menjelaskan, persetujuan yang dikeluarkan pihaknya diberikan kepada daerah yang telah memenuhi syarat dan mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu)."Yang sudah selesai kami beri persetujuan, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Namun, kami tak berani memberi persetujuan jika belum diverifikasi, sebagian besar sudah," katanya.
Terpisah, Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni mengatakan bahwa surat pembayaran TPP telah diterbitkan pada Selasa lalu dan telah diunggah di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
"TPP bulan Desember 2021 serta Januari dan Februari 2022 sudah (bisa) cair, ini merupakan persetujuan yang pertama, yang telah memenuhi syarat, baik yang sudah lolos validasi maupun yang sudah mendapat pertimbangan dari Kemenkeu," katanya.
Editor : Redaksi
