Kunjungan spesifik ke Sumbar berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2014 untuk melakukan pengawasan terhadap penetapan dan implementasi UMP 2022.
"Komisi IX membidangi dua sektor yaitu ketenagakerjaan dan kesehatan. Dua sektor ini sangat komplek namun juga sangat fundamental," katanya.
Ia menyebut, kunjungan yang dilakukan dalam rangka evaluasi penetapan UMP 2022. UMP telah ditetapkan berdasarkan PP 36 tahun 2021.
Pada satu sisi, penetapan itu memberikan jaminan kepada pekerja untuk mendapatkan upah layak, namun di sisi lain masih ada polemik antara perusahaan dan serikat pekerja.
"Karena itu penting untuk turun langsung melihat kondisi di Sumbar untuk dijadikan bahan disampaikan pada mitra kerja sekaligus bahan yang akan dibawa dalam rapat komisi," ujarnya.Rombongan Komisi IX DPR RI yang hadir adalah sebagai ketua Tim, Rahmad Handoyo, Zulfikar Achmad, Hasan Saleh dan Alifuddin. (*)
Editor : Redaksi
