Apa Artinya Undang-undang jika Tidak Disertai Moralitas?

×

Apa Artinya Undang-undang jika Tidak Disertai Moralitas?

Bagikan berita
Fatma Ulfatun Najicha | Dok pribadi
Fatma Ulfatun Najicha | Dok pribadi

Ditanyakan: apa yang mengakibatkan perbuatan ini menjadi baik, sedangkan perbuatan lain tanpa ragu-ragu kita tolak sebagai buruk atau malah buruk sekali? Kita​​ mencari fundamental rasional untuk penilaian kita itu. Bertens mengatakan tentu saja.

Ia mengatakan pula, kalau di sini kita berbicara tentang “perbuatan yang baik,” yang kita maksudkan adalah baik dari sudut moral, bukan sudut teknis atau sebagainya.

Pada kesempatan itu Berten menguraikan bahwa teori etika membantu kita untuk menilai keputusan etis. Teori etika menyediakan kerangka yang memungkinkan kita memastikan benar tidaknya keputusan moral kita.

Teori etika menyediakan justifikasi untuk keputusan kita. Apabila dikaitkan dengan teori “utilitarisme”, maka menurut teori itu suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat tersebut harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan.

Dalam perumusan terkenal berkenaan dengan pemikiran utilitarisme (utilitarianism) kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah the greatest happiness of the greatest number.

Etika akan dapat membantu untuk menciptakan orientasi. Franz Magnis-Suseno mengatakan bahwa salah satu kebutuhan manusia yang paling fundamental adalah orientasi.

Di sini etika dapat dipandang sebagai orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental: bagaimana saya harus bertindak?

Dengan penerapan etika​​ dalam​​ penegakan hukum​​ akan menjadikan pejabat negara​ mempunyai orientasi bagaimana​​ mereka​​ menjalankan tugas, wewenangnya dan kewajibannya tersebut.

Dengan perkataan lain, di sini etika dapat membantu​​ penyelenggara negara​​ untuk mencari orientasi. Tujuannya agar​​ pejabat negara​​ tidak berjalan dengan cara-cara ikut-ikutan saja terhadap perbagai pihak​​ yang bagaimana​​ penegakan hukum​​ harus berjalan, melainkan agar​​ penyelenggara negara​​ dapat mengerti sendiri bagaimana pejabat negara​ harus bersikap.

Dalam hal ini etika akan membantu, agar​​ pejabat negara lebih mampu untuk mempertangungjawabkan tugas, wewenang dan kewajiban​​ sebagai aparatur penegak hukum.

Editor : Redaksi
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Terkini