Untuk mendukung itu, menurutnya, berbagai kegiatan sudah dilakukan pemerintah provinsi salah satunya melalui kegiatan bimtek atau pelatihan.
Pelatihan ini difokuskan untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan dan digitalisasi pelaku usaha, sehingga permasalah digitalisasi yang banyak dihadapi oleh pelaku usaha bisa diatasi.
Dengan adanya pelatihan itu, katanya, kini sudah banyak pelaku usaha di Sumbar yang sudah mulai terbiasa dengan budaya online dan dapat menjual produk-produknya secara online.
"Kami dorong pelaku usaha kita tidak kalah dengan kelompok-kelompok milenial yang sudah lebih duluan kenal dengan digitalisasi. Kita ingin pelaku usaha kita itu mampu cepat beradaptasi dengan digitalisasi, terutama untuk pemasaran produknya," tuturnya.
Kemudian soal inkubasi usaha, Pemprov mendorong perguruan tinggi membuka lembaga inkubator yang diharapkan dapat mendidik milenial di Sumbar untuk dapat menjadi pengusaha tangguh.
"Kami mengajak akademisi atau perguruan tinggi untuk segera membentuk inkubator-inkubator. Yang saat ini sudah membentuk inkubator baru tiga perguruan tinggi, di antaranya Unand dan UNP," katanya.Menurutnya, agar bisa bersaing, kapasitas dan kemampuan digitalisasi perlu ditingkatkan. Dari data statistik tahun 2016, dari 593 ribu pelaku usaha di Sumbar, sebanyak 90 persennya punya kendala digitalisasi.
"Karena itu perlu peningkatan kapasitas dan kemampuan digitalisasinya," ujarnya.
Selain penguatan kapasitas dan kemampuan digitalisasi itu, bagaimana pelaku usaha ini dimudahkan mendapatkan bantuan modal dengan cara mendekatkannya dengan lembaga-lembaga pembiayaan.
"Mulai dari perbankan, CRS dan lain sebagainya. Tujuannya agar pelaku usaha ini mampu tumbuh dan berkembang," tuturnya. (*)
Editor : Redaksi
