Dalam pertemuan ini, Direktur Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek, Hilmar Farid yang memimpin jalannya pertemuan yang diikuti oleh 30 Negara kawasan Asia Pasifik ini memulai acara dengan pemilihan wakil ketua untuk membantu jalannya sidang pertemuan. “Ketiga puluh Negara ini mewakili lebih dari 60 persen negara kawasan Asia Pasifik, juga di sini ada 28 organisasi kemasyarakatan internasional dan lembaga-lembaga antarpemerintah lainnya,” ucap Dirjen Hilmar.
Dirjen Hilmar mengundang para partisipan untuk mengungkapkan pendapatnya dalam acara ini. “Akan ada pendapat yang disampaikan lisan, dan ada yang memberi pernyataan tertulis. Negara-negara yang menyampaikan pendapat adalah dari kawasan Pasifik terlebih dahulu karena adanya perbedaan zona waktu,” ucap Hilmar.
Mewakili Pemerintah Indonesia, Sekretaris Jenderal Kemendikburistek, Suharti mengatakan di Indonesia, kebudayaan adalah salah satu pilar kunci pembangunan nasional. “Konstitusi jelas menugaskan Negara Indonesia untuk memajukan budaya Indonesia di tengah-tengah peradaban internasional dengan cara menjamin kebebasan masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa,” ucap Suharti.
Suharti juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki dua Undang-undang (UU) untuk mengatur perlindungan dan pelestarian warisan budaya takbenda dan benda. “UU ini adalah kerangka hukum yang solid untuk pemajuan kebudayaan. Banyak yang telah dilakukan untuk pemajuan kebudayaan, tapi belum banyak yang dilakukan untuk mengukur pencapaian yang kita pikir paling penting. Kami sadar kebudayaan memainkan peranan penting dalam pembangunan keberlanjutan,” ucapnya.
Pada tahun 2019, papar Suharti, Indonesia merilis Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). IPK ini adalah alat ukur yang kaya dan sensitif-konteks untuk mengukur dampak kebijakan dan intervensi budaya. IPK ini terdiri dari tujuh dimensi, yaitu ekonomi kebudayaan, pendidikan, ketahanan sosiokultural, warisan kebudayaan, kebebasan berekspresi, literasi budaya, dan kesetaraan gender.
“Indeks ini unik dan telah menjadi salah satu alat kebijakan yang penting baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta telah diintegrasikan dengan perencanaan dan pembuatan kebijakan pembangunan nasional. Indeks ini juga dirujuk baik oleh pemerintah, seniman, lembaga seni, dan ormas (organisasi masyarakat),” lanjut Suharti.Di samping itu, lanjut Suharti, indeks ini telah memainkan peranan penting dalam menghubungkan dan mengonsolidasikan inisiatif kebijakan. “Selama beberapa dekade, inisiatif-inisiatif kebudayaan kecil tersebar, dan terisolasi dari satu sama lain. Dengan banyaknya konsolidasi di masa kini, insiatif-inisiatif kebudayaan lebih banyak dampaknya. Semoga lebih banyak diskusi tentang kebutuhan pengukuran di bidang seni dan kebudayaan,” ungkapnya.
Suharti juga menyampaikan, pada 2020, Pemerintah Indonesia telah membuat Culture Endowement Fund yaitu dana perwalian kebudayaan seperti yang dimandatkan pada UU Pemajuan Kebudayaan. “Ini (Culture Endowement Fund) untuk mendorong dan mendukung kegiatan-kegiatan pemajuan kebudayaan seperti kegiatan-kegiatan seni dan tradisi, juga film dan pameran,” ujarnya.
“Dengan aksi bersama ini, maka kita membuat pembangunan berkelanjutan menjadi kenormalan baru, sebuah langkah keluar dari pandemi, krisis iklim, dan kesenjangan sosial dengan waktu bersamaan,” pungkas Suharti.
Editor : Redaksi
