"Persoalan ini harus kita sikapi dengan serius. Satpol PP dan Kesbangpol harus menurunkan intelejennya ke daerah-daerah rawan yang disampaikan balai. Kalau memang aksi premanisme itu mendapatkan bekingan dari oknum, kita akan koordinasikan dengan penegak hukum," katanya.
Mahyeldi menyebut pada 2021 sudah ada pertemuan dengan beberapa kementrian seperti Bappenas, PU PR, Menko Maritim, dan Kementerian Investasi. Semua harus ditindaklanjuti.
"Tapi OPD jangan hanya pandai meminta, alokasikan dulu anggaran di daerah sebagai bentuk keseriusan baru minta tambahan ke pusat," katanya.
Pada 2022 ia memberi pekerjaan rumah pada seluruh OPD untuk bisa membawa gubernur bertemu dengan menteri yang berkaitan langsung dengan OPD tersebut dalam rangka mengupayakan dana pusat turun ke daerah.
Sementara itu untuk realisasi anggaran hingga triwulan III 2021, masih banyak OPD yang capaiannya rendah. Tercatat hanya 10 OPD yang memiliki capaian tinggi sementara 24 OPD berada di bawah garis merah."Harus ada percepatan realisasi anggaran ini sehingga pada akhir tahun bisa di atas capaian pemerintah pusat," katanya.
Editor : Redaksi
