HALONUSA.COM - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansyarullah menilai kebijakan melarang buka puasa bersama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat.
"Nanti kebijakan itu akan menimbulkan pertanyaan dari masyarakat," katanya.
Menurutnya, untuk kebijakan tersebut, pemerintah harus mempertimbangkannya lagi. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi atau pandangan yang kurang tepat dari masyarakat terhadap pemerintah.
"Kalau pertimbangannya Covid-19, dalam berbagai kesempatan baik kepala negara, gubernur, bupati dan walikota bisa dikatakan sudah tidak lagi menggunakan masker," katanya.
"Bahkan, di luar negeri orang yang menggunakan masker justru proses keimigrasiannya agak lama," lanjutnya.
Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan surat larangan bagi pemerintah dan pejabat untuk berbuka puasa bersama saat bulan suci Ramadhan 2023.Surat larangan tersebut tentu menjadi sorotan oleh banyak khalayak ramai tentunya.
Melalui surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama. Surat tersebut diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023.
"Iya betul," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dilansir news.detik.com, Rabu 22 Maret 2023.
Surat yang dikeluarkan tersebut diarahkan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapoldi dan kepala badan/lembaga.
Editor : Redaksi
