1. Penanganan COVID-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah agar ditiadakan.
3. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.
"Demikian disampaikan agar Saudara mematuhi arahan Presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing," tulis dalam surat itu.
Sementara itu, tanggapan terkait surat larangan tersebut mantan ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menyebut bahwa putusan tersebut tidak adil.
"Larangan Presiden Joko Widodo bagi pejabat instansi pemerintah untuk adakan buka puasa bersama seperti dalam edaran Menseskab Pramono Anung tidak arif dan tidak adil," ujar Din dalam keterangannya, Kamis 23 Maret 2023.
Dikatakan Din, berbuka bersama di bulan Ramadhan ada sebuah prosesi yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim bahkan non muslim sekalipun.Larangan tersebut terkesan tak memahami dan hikmah dari buka puasa bersama di bulan Ramadhan.
Dengan landasan covid-19 yang masih ada, menurut Din Jokowi cukup mengada-ngada. bahkan ia juga bertanya Jokowi belakangan ini juga kerap menghadiri sejumlah keramaian.
"Bukankah Presiden sendiri melanggar ucapannya sendiri dengan mengadakan acara pernikahan putranya yang mewah dan mengundang kerumunan? Begitu juga bukankah Presiden terakhir ini sering berada di tengah kerumunan?" tanya dia. (*)
Editor : Redaksi
