"Kami sudah menyurati DPW PPP Sumbar sebanyak tiga kali, namun tak kunjung ditanggapi," kata Mahesa.
Padahal, kata Mahesa, SK untuk DPC PPP Kabupaten dan Kota se-Sumbar sudah diberikan, hanya Kota Padang yang belum.
Meski menggugat, Mahesa tetap menjalankan roda organisasi dengan berpatokan kepada SK DPP PPP yang diterima dalam bentuk file PDF dari DPP PPP.
"Dengan berat hati dan terpaksa, kami (DPC PPP) Kota Padang menggugat DPW PPP Sumbar ke Mahkamah Partai," katanya.
Tanpa Muscab
Maidestal Hari Mahesa mengendus indikasi Ketua DPW PPP Sumbar, Hariadi ingin membuat pengurus DPC PPP Kota Padang yang baru dengan diketuai oleh Nikki Lauda Hariyona. Nikki Lauda Hariyona sendiri merupakan anak kandung dari suami senator asal Sumbar, Emma Yohanna tersebut."Kabarnya seperti itu, Hariadi ingin menjadikan anaknya sebagai Ketua DPC PPP Kota Padang dan maksa. Ada dugaan Ketua DPW PPP Sumbar ingin memonopoli DPC PPP Kota Padang, dengan membuat surat rekomendasi struktur pengurus DPC PPP Kota Padang yang tak ada dalam Muscab," katanya.
Mahesa menuding DPW PPP Sumbar telah melanggar Pasal 29 ayat 1 huruf a AD/ART hasil Muktamar IX yang menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Ketua DPW PPP Sumbar, Hariadi.
"Surat keputusan yang akan diserahkan tersebut adalah surat dari DPP yang ditandatangani oleh Ketua DPP PPP Suharso Monoarfa dan Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi tentang susunan pengurus DPC PPP Kota Padang masa bakti 2021-2026,” katanya.
Baca juga: DPC PPP Padang Gugat Pengurus Provinsi, Gara-gara SK Belum Diserahkan
Editor : Redaksi
