Desyontori menegaskan, agenda utama Musprov IMI sumbar adalah terkait laporan pertanggungjawaban dan juga pemilihan ketua baru. Artinya, hanya dalam arena inilah legalitas seorang Ketua Pengprov IMI dinyatakan SAH.
Menurut Desyontori, diajukannya pelaksanaan Musprov IMI Sumbar tanggal 26 Maret 2022 oleh Pengprov IMI Sumbar kepada PP IMI dan kemudian disetujui serta ditetapkan oleh PP IMI.
Harus diartikan dan atau dimaknai dengan tegas adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban seorang Ketua Pengprov IMI Sumbar. Dan yang penting, bentuk pengakuan dari seorang Ketua Pengprov IMI Sumbar pada tanggal 26 Maret 2022 tersebut masa baktinya berakhir dan harus dilakukan pemilihan Ketua Pengprov IMI Sumbar.
“Tidak dilaksanakannya Musprov IMI Sumbar Sabtu kemarin, jelas mengakibatkan ketua Pengprov IMI Sumbar dengan sendirinya kehilangan legitimasi sebagai Ketua Pengprov IMI Sumbar. Jika Musprov tetap dilaksanakan Sabtu kemarin.
Namun tidak tercapai hasil berupa pemilihan Ketua baru, maka PP IMI dengan amanah AD/ART dapat mengambil alih. Apalagi, terang-terangan Musprov tidak dilaksanakan oleh ketua Pengprov IMI Sumbar,” tegas DesyontoriMaka demikian, Desyontori menilai terhitung sejak pukul 00.00 WIB, tanggal 27 Maret 2022, sah Pengprov IMI Sumbar tidak memiliki Ketua Pengprov. Dan berdasar hukum, jika kemudian Pengprov IMI Sumbar sepenuhnya diambil alih dan berada dalam kendali PP IMI dan kemudian PP IMI akan mengambil tindakan selanjutnya sesuai AD/ART.
“Tidak memiliki legalitas sebagai ketua Pengprov IMI Sumbar, artinya tidak berhak bertindak untuk dan atas nama Pengprov IMI Sumbar, serta tidak berhak untuk mempergunakan keuangan Pengprov IMI Sumbar,” tutup Desyontori. (*)
Editor : Redaksi
