"Seharusnya pemerintah bisa lebih tegas kepada pengusaha kelapa sawit. Dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 pemerintah tinggal memerintahkan produsen CPO untuk melakukan DMO dan DPO ke perusahaan minyak goreng. Kalau CPO nya tidak jalan, pemerintah harus berani cabut HGU perusahaan kelapa sawit itu. Perusahaan minyak goreng juga bisa dicabut izinnya kalau tidak memproduksi minyak goreng yang sesuai kebutuhan rakyat," tegas Andre.
"Itu yang harus dilakukan pemerintah. Kita sudah enam bulan membahas persoalan ini, akhirnya ujung-ujungnya kita kalah sama maunya pengusaha, bukan sama maunya rakyat. Faktanya pemerintah kalah sama pengusaha," sambung Ketua DPD Gerindra Sumbar tersebut.
Tak hanya menyinggung kekalahan pemerintah, Andre mengatakan persoalan minyak goreng ini juga telah memakan korban nyawa seorang ibu-ibu di Berau yang mati karena antre minyak goreng.
"Ini menjadi pukulan telak bagi pemerintah dan bagi kami di DPR. Kita sudah enam bulan rapat membahas ini, jangan sampai kami memberikan usulan ke Bapak tapi mubazir. Kalau Pak Menteri butuh revisi Undang Undang, kita di Komisi VI siap memberikan dukungan politik agar bapak bisa lebih tegas," kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) tersebut.
Apalagi, kata Andre, mendengar cerita tadi, Menteri Perdagangan sudah menjadi macan kertas, semua kebijakan di Kemenperin, di Menko Perekonomian.
“Untuk apa ada Menteri Perdagangan lagi kalau semua dibawa ke ratas. Harusnya Menperin dan Menko Perekonomian duduk bersama kami, bukan hanya Bapak yang jadi sasaran tembak," kata Andre.Akhirnya, Andre pun mendorong Menteri Perdangangan melakukan koordinasi lintas kementerian untuk segera menyelesaikan persoalan minyak goreng dalam waktu dekat.
"Saya usul pimpinan kita harus hadirkan lagi Menperin ke sini, jangan sampai kita rapat sepihak-sepihak, tidak komprehensif," tutur Andre. (*)
Editor : Redaksi
