Lalu yang paling penting adalah kurikulum ini bersifat opsional atau tidak wajib. Kalau ada sekolah yang memilih opsi kurikulum prototipe ini, Syaiful Huda meminta ada skema intervensi yang disiapkan untuk mengimplementasikannya. Tentu berbagai keputusan yang diambil sekolah atau pemda, akan berdampak pada anggaran dan sarpras.
“Nanti akan kami pertimbangkan untuk afirmasi alokasi anggaran dari APBN, untuk dicari skemanya,” katanya.
Sebagai mitra strategis, Komisi X DPR RI mendukung terobosan-terobosan yang dilakukan Kemendikbudristek, khususnya dalam penanganan dampak pandemi. “Semoga dengan opsi kurikulum prototipe, saya yakin akan ada transformasi pendidikan yang lebih cepat terlebih di masa pasca pandemi ini,” tutupnya. Editor : Redaksi
