"Di gedung parkir, tarifnya adalah Rp 3.000 untuk sepeda motor pada dua jam pertama, dan Rp 1.000 setiap dua jam berikutnya. Sedangkan untuk sedan, jeep, minibus, pick up, dan lain-lain, tarifnya adalah Rp 5.000 pada dua jam pertama, dan Rp 2.000 setiap dua jam berikutnya," tambahnya.
Pengelolaan parkir yang tidak resmi akan diserahkan kepada kebijaksanaan lokal masing-masing dengan tetap mematuhi peraturan daerah yang berlaku. Pihaknya juga bekerja sama dengan Satgas pengamanan di lapangan.
Dishub Bukittinggi juga menyiapkan 95 personel untuk pengamanan lalu lintas di 16 titik persimpangan.
"Terkait jalur alternatif dan pengalihan arus dalam kota ditetapkan sesuai kondisi lapangan bersifat situasional," katanya.
Kota Bukittinggi selalu menjadi destinasi liburan utama di Sumatera Barat, menawarkan berbagai tempat wisata alam, budaya, dan kuliner.
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, meminta semua personel untuk turun langsung ke lapangan mengatur lalu lintas dan mengatasi kemacetan."Semua harus turun ke lapangan. Berikan pelayanan pada pengguna jalan, semua juga harus paham one day sistem. Diperkirakan mobil masuk serentak pagi hari dan keluar pada sore hingga malam, berikan informasi kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia juga berharap agar Dishub dapat bekerja sama dengan para pemuda yang mengelola parkir tidak resmi.
"Jadikan mereka sahabat Dishub. Berikan pembinaan dan edukasi agar memberikan tarif yang masuk akal dan memberikan layanan yang baik pada pengunjung," pungkasnya. (*)
Editor : Heru C
