Polemik Stock Pile Batu Bara di Kota Padang, DLH Bersurat ke KLHK

HALONUSA.COM - Masyarakat masih menunggu tindakan tegas pihak berwenang dalam mengatasi dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas sejumlah perusahaan stock pile batu bara di Kota Padang.

Pasalnya, penyegekan oleh tim beberapa waktu lalu seakan dianggap angin lalu oleh sebagian perusahaan tersebut. Terbukti masih beroperasi stock pile batu bara pasca disegel, kini masih beraktivitas.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, Edi Hasymi mengatakan, dalam pertemuan sebelum pihak termasuk perusahaan ada perbedaan pendapat. Diantaranya, terkait perizinan yang menyatakan jika pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan mencabut izin operasionalnya.

"Kita dari DLH hanya sampai kepada solusi memberikan berupa sanksi terkait dampak lingkungan. Tapi setelah diadakan pertemuan bersama pemilik perusahaan dan instansi terkait ada berbeda pendapat tentang perizinannya," katanya.

Menyikapi hal itu, kata Edi, DLH Kota Padang akan menyurati KLHK terkait langkah yang mesti dilakukan untuk menghentikan dampak lingkungan yang saat ini masih terjadi.

Makanya, kata Edi, kalau dilihat dari segi lingkungan hukumnya adalah PL, PL ini dibawah perizinan KLHK karena dianggap usaha dengan risiko tinggi.

"Jadi izinnya bukan dari DLH Kota Padang, artinya tidak ada kewenangan pada kita. Untuk memperjelas dan mempercepat kita minta bantuan gakkum dari KLHK untuk menjembati permasalahan ini bisa selesai dengan baik," katanya.

Pendapata serupa juga disampaikkan Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Sumbar, Teguh Ariefanto.

"Kami sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan di DINas Lingkungan Hidup Kota Padang, kami juga akan bersurat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Balaia Gakkum Sumatera terkait tindak lanjut masalah ini," katanya.