Ketika persoalan telah selesai, uang tersebut bisa dicairkan. Hanya saja, katanya, Gubernur Sumbar tidak melakukan itu sama sekali.
"Ini sangat memalukan. Riau saja sudah selesai dengan tolnya, kita baru akan mulai. Sementara hari demi hari, waktu Pemprov lebih banyak dihabiskan dengan rapat-rapat dibanding mengambil keputusan," katanya.
Supardi mengingatkan Mahyeldi punya kewajiban mengamankan pembangunan bisa berjalan dengan lancar.
DPRD Sumbar, katanya, sudah berkali-kali mengingatkan Mahyeldi untuk melakukan intervensi.
"Persoalan pembebasan lahan ini sangat kompleks karena melibatkan banyak oknum yang mengaku sebagai pemilik lahan," katanya.
Menurutnya, Pemprov Sumbar harus malu dengan lambatnya proses pembebasan lahan dalam pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru lantaran di provinsi lain di Pulau Sumatera pembangunannya sudah tuntas.
"Sementara di Sumbar saja, masalah lahan tak juga kunjung selesai," katanya.Dirinya juga menyinggung dengan pengumuman Presiden, Joko Widodo yang menyebut Sumbar berada di nomor dua daerah dengan inflasi tertinggi di Indonesia.
Jika pembangunan jalan tol masih gagal dilanjutkan sementara di daerah lain sudah selesai pembangunannya, dirinya memprediksi ancaman inflasi Sumbar akan semakin tinggi karena mahalnya biaya transportasi.
Selain itu, juga akan menyebabkan harga kebutuhan pokok akan semakin tinggi dan mahal.
Editor : Redaksi
