Bila pembangunan ini tetap dilanjutkan, Om Sol, sapaan akrab Ahmad Shalihin mengkhawatir akan terjadi konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan. Terutama yang sudah ada di depan mata adalah konflik sengketa lahan antara warga dan perusahaan pabrik semen tersebut.
Potensi dampak lainnya yang bakal terjadi akibat pembangunan pabrik semen tersebut adalah bakal terjadi krisis air. Baik kebutuhan air bersih untuk warga, pertanian serta perikanan di dua kecamatan tersebut.
"Hal lain yang tidak dapat dihindari adalah pencemaran limbah cair, debu, udara hingga kebisingan bagi warga yang tinggal berdekatan dengan pabrik," jelasnya lagi.
Berdasarkan kondisi di atas WALHI Aceh meminta kepada Bupati Aceh Selatan untuk menunda rencana pembangunan pabrik semen di Aceh Selatan, karena sejauh ini belum ada kebutuhan mendesak yang mengharuskan adanya pabrik semen di Aceh Selatan.
"Jikapun dipaksakan untuk dilanjutkan, maka meminta kepada Bupati Aceh Selatan untuk tidak menerbitkan izin atau rekomendasi untuk PT. Kotafajar Semen Indonesia sebelum melakukan kajian dampak lingkungan secara menyeluruh termasuk kajian terkait aspek kebencanaan. Sebagaimana tersebut dalam qanun tata ruang kabupaten Aceh Selatan," katanya.
Walhi juga meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Untuk lebih hati-hati dan melakukan pembahasan yang mendalam terhadap dokumen AMDAL PT. Kotafajar Semen Indonesia.Baca Juga: Koalisi Penyelamat Hutan Mentawai Tuntut Polda Sumbar dan Dua Dinas Ini
Baca Juga: Ikan Mati di Danau Maninjau, Walhi Nilai Akan Terjadi Kerusakan Lingkungan
"PT. Kotafajar Semen Indonesia untuk memberikan lisensi atau jaminan (selain instrument AMDAL) kepada masyarakat terkait penerimaan tenaga kerja. Terpenuhi air bersih, dan pengganti lahan pertanian/perkebunan masyarakat yang terkena imbas dari pabrik semen," katanya. (*)
Editor : Redaksi
