"Jangan sampai yang menawar rendah yang memenangkan atau dimenangkan. Sudah cukup bukti, proyek-proyek mangkrak penyebabnya oleh hal itu," ucapnya.
Prioritaskan Rekanan Lokal
Saat rapat Fraksi Gerindra juga meminta gubernur untuk memprioritaskan rekanan lokal dalam melaksanakan pekerjaan yang sumber pembiayaan berasal APBD.
"Rekanan lokal harus menjadi pilihan utama dalam pekerjaan-pekerjaan yang bersumber dari APBD. Tujuannya adalah untuk mendukung agar mereka bisa tumbuh dan berkembang, sehingga perekonomian daerah juga bangkit,” jelas Ismunandi.
Sekait temuan BPK RI yang termuat dalam LHP LHP-BPK RI kepatuhan atas belanja daerah tahun 2021. Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah Daerah menindaklanjuti semua rekomendasi dari Pansus.
Terutama pengembalian kerugian daerah, baik pembayaran dalam 60 hari, maupun pelunasan dalam tahun ini. Berdasarkan catatan LHP ke DPRD Sumbar, terdapat 15 temuan dan 58 rekomendasi untuk 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Fraksi Partai Gerindra meminta agar semua temuan BPK ini benar-benar sudah ditindaklanjuti. Pihak yang belum mengembalikan kerugian daerah ke kas daerah diminta segera menyetorkannya. Karena angkanya hampir mencapai Rp 10 Miliar," papar Ismunandi Syofyan.Gerindra meminta Pemprov memperkuat sistem dan mekanisme eksekutif kontrol di jajaran pejabat struktural dan fungsional. Agar temuan-temuan BPK setiap tahunnya tidak terulang kembali.
Ismunandi Syofyan menyampaikan lagi bahwa temuan-temuan BPK seperti dalam LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah tahun 2021 merupakan pengulangan dari persoalan-persoalan yang sama di tahun-tahun sebelumnya.
"Gubernur perlu melakukan tindakan tegas kepada para pimpinan OPD, pejabat atau ASN yang melakukan kesalahan sama dan berulang setiap tahunnya," ujarnya menutup. (*)
Editor : Redaksi
