Pasukan Inggris dipimpin Mayor Jenderal H.M. Chambers yang didampingi Mayor Jenderal AI. Spits sebagai wakil Belanda. Mereka menerima penyerahan diri Jepang pada 21 Oktober 1945.
Waktu dua bulan lebih antara 14 Agustus 1945 saat Jepang menyerah dan kedatangan Sekutu telah memberi waktu tokoh-tokoh Republik menyusun kekuatan, termasuk di Sumatra Barat.
Karena itu, selama 13 bulan di Sumatra Barat, menurut Kahin, hubungan tentara Inggris dengan pihak Republik selalu tegang. Hal ini karena, ketika mendarat di Padang, pasukan Inggris selalu diikuti perwira Belanda.
Ini menimbulkan kecurigaan, bahwa Sekutu datang juga untuk mengembalikan kekuasaan Belanda. Hal yang kemudian menjadi kenyataan.
Bagindo Aziz Chan diangkat jadi wali kota kedua pada 15 Agustus 1946 menggantikan Abu Bakar Jaar yang pindah tugas ke Sumatra Utara, dalam suasana seperti itu. Pusat pemerintahan keresidenan Sumatra Barat ketika itu, ada di Bukittinggi. Wilayah keresidenan ini berada di bawah Provinsi Sumatra.
Sama halnya dengan wali kota Padang, residen Sumbar juga beberapa kali berganti. Sejak 20 Juli 1946, yang menjadi residen adalah Mr. Sutan Mohammad Rasjid.
Suasana Padang berbeda dengan Bukittinggi. Padang yang mulai diduduki sejak Oktober 1945 perlahan-lahan mulai diduduki Belanda. Praktis, setelah Inggris pergi, tentara Belanda sudah menduduki Kota Padang. Karena itu, kondisi Padang sudah terlebih dahulu tegang dibanding daerah lain di Sumbar.
“Selama sekitar dua tahun pertama kemerdekaan, kontak senjata antara tentara Republik dengan tentara Sekutu, dan kemudian tentara Belanda, hanya berlangsung di Kota Padang,” tulis Kahin.
Menurutnya, kala itu, daerah pinggiran Kota Padang adalah garis depan perjuangan mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda. Kontak tembak terjadi di berbagai sudut.
Editor : Redaksi
