Penyebab kedua menurutnya adalah kurangnya integritas yang dimiliki individu, sehingga memunculkan tindakan korupsi.
"Hal itu juga didorong dengan kurangnya kesejahteraan yang didapatkan oleh penyelenggara negara," katanya.
Karena itu, aspek kesejahteraan perlu dipikirkan untuk mencegah terjadinya korupsi. Meski hal itu juga tidak sepenuhnya menjamin mampu menghilangkan perilaku korup.
“Tapi yang hampir pasti kalau semua kurangnya dia berusaha untuk mencari dan akhirnya melakukan tindak pidana korupsi,” lanjutnya.
Penyebab ketiga, menurutnya adalah terkait dengan budaya (culture). Pasalnya, seringkali ditemukan praktik-praktik yang salah, tapi dianggap benar karena kebiasaan.
Ia mencontohkan, adanya pimpinan yang menganggap bahwa prestasi bawahan diukur dari loyalitas yang salah kaprah.
“Budaya-budaya (korupsi) ini harus dipotong, dan ini memerlukan kekompakan dari atas sampai dengan bawah, memiliki satu mindset, frekuensi yang sama,” lanjutnya.Ia menekankan, tindak pidana korupsi harus ditekan seminimal mungkin untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Karena dengan terselenggaranya pemerintahan yang bersih, diharapkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan ASN akan ikut meningkat.
“Kesejahteraan ASN, misalnya, itu akan dapat didongkrak dan naik, sehingga salah satu solusi untuk menekan tindak pidana korupsi,” tuturnya.
Editor : Redaksi
