HALONUSA.COM - Walau di satu sisi setiap negara gencar melakukan vaksinasi Covid-19 dan nyaris membuat aturan untuk menunjukkan kartu vaksin saat memasuki restoran, bar, teater, mal, dan sarana publik lainnya.
Namun beda halnya di Belanda, warga antivaksin menggugat pemberlakuan aturan sertifikat vaksin saat masuk dalam sarana publik di pengadilan Den Haag.
Seruan gugatan terhadap aturan sertifikat vaksin mendapat penolakan dari Pengadilan di Den Haag. Pihak pengadilan mengatakan, jika pemerintah berhak meminta bukti vaksinasi COVID-19 atau hasil tes negatif COVID-19 terbaru untuk membatasi penularan virus corona.
Walau sebagian besar pembatasan sosial atau PPKM telah dihapus sejak September lalu. Sehingga seruan warga antivaksin termasuk seruan gugatan aturan sertifikat vaksin di tempat umum juga ditolak pengadilan.
Berkeberatannya pengadilan atas seruan yang diklaim mendiskriminasi orang-orang yang tidak mau atau tidak dapat disuntik vaksin. "Sejauh ini, tidak jelas apakah ada perbedaan dalam perlakuan, tanpa alasan yang objektif, yang masuk akal," kata pengadilan.
Perdana Menteri Mark Rutte menyebutkan, surat keterangan tersebut diperlukan untuk mencegah gelombang infeksi baru.Tempat kerja tidak termasuk dalam skema tersebut.
Kasus COVID-19 di Belanda naik dua persen dalam sepekan hingga Selasa (5/10), menjadi 72 kasus per 100.000 penduduk. Bahkan terjadi peningkatan jumlah pasien baru rawat inap COVID-19, walau dalam persentase masih level terendah.
Beda halnya lagi di Jepang, para pakar kebingungan dan khawatir dimana kasus Covid-19 di negara Sakura itu anjlok atau berada di titik terendah selama setahun.
Kekhawatiran ini bila terjadi lonjakan kasus Covid-19 pada musim dingin mendatang. Sementara informasi diperoleh, kalau kasus per hari di Jepang berada di angka 87, Senin (4/10/2021) atau setidaknya jumlah terendah sejak 2 November tahun lalu.
