HALONUSA.COM - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang mengecam tindakan represif diduga dilakukan anggota kepolisian terhadap warga Nagari Buayan Lubuk Alung dalam penanganan konflik galian C dekat pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru.
Direktur LBH Padang, Wendra Rona Putra mengatakan, kecaman itu buntut protes warga setempat terhadap izin pengelolaan lahan dari awalnya lahan pertanian masyarakat menjadi lahan tambang.
Baca juga: Konflik Galian C dan Dugaan Arogansi Aparat, Warga Lapor ke LBH Padang
Apalagi dengan adanya aparat kepolisian yang berada di lokasi tambang galian C yang dikelola PT Zulia Mentawai Rik dapat memicu persoalan baru dan meluas dan itu telah terjadi.
Padahal sebut Wendra, masyarakat dan pengelola telah ada kesepakatan bila tidak akan keluar material dari lokasi tambang galian c tersebut.
"Hingga akhirnya pada 18 Januari lalu terjadi perdebatan kuat antara warga dan oknum kepolisian yang diduga melakukan tindakan represif terhadap warga apalagi dengan menggunakan senjata api, baik laras panjang dan laras pendek," kata Wendra, mantan aktivis mahasiswa di Sumbar itu.Baca juga: Korban Terseret Buaya saat Mengambil Wudu Ditemukan Meninggal di Pasaman Barat
"Keberadaan aparat kepolisian di sana harus independen dan profesional. Tidak hanya melihat masyarakat dalam perspektif perusahaan yang menghambat produksi tetapi juga mengakomodir keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat," kata Wendra, dalam sudut pandang LBH Padang memandang peristiwa perdebatan itu.
Sekali lagi, "Kami mengecam tindakan represif yang diperlihatkan anggota kepolisian baik itu berseragam atau tidak terutama penggunaan senjata api," katanya.
LBH Padang mendesak Kapolda Sumbar untuk menarik sementara pasukannya di lokasi tambang yang bersengketa tersebut.
Editor : Redaksi
