Baca juga : Sumbar Anggarkan 43 Persen Dana Pendidikan, Presiden: Percepat Proses Belanja Modal Daerah
Sebanyak Rp11,29 triliun alokasi belanja kementerian dan lembaga untuk Sumbar disalurkan ke 41 kementerian dan lembaga.
Terdiri 650 Satuan Kerja dan 6 Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kanwil Ditjen Pembendaharaan Sumatera Barat.
Selanjutnuya TKDD sebesar Rp20,59 triliun dialokasikan untuk Dana Bagi Hasil sebesar Rp 433,37 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp12,94 triliun.
Selanjutnya Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp1,93 triliun, Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebesar Rp3,85 triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp455,14 miliar dan dana Desa sebesar Rp992,60 miliar.
Baca juga: Kampanye Pilkada Sumbar, KPID dan Bawaslu: Penyiaran Harus Sehat
DIPA dan Daftar Alokasi TKDD 2021 memang harus segera ditindaklanjuti terutama proses barang dan jasa sehingga kegiatan dapat terlaksana di awal 2021.Sedangkan kebijakan TKDD diarahkan untuk meningkatkan kontrol kualitas anggaran untuk mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi.
Serta dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka mendukung dan penguatan ekonomi nasional 2021.
Baca juga: KPU Padang: Proses Pelipatan Surat Suara Tiga Hari Tuntas
Editor : Redaksi
