‘Persona’ ini sangat disukai oleh masyarakat umum tetapi berkontribusi pada pengasingan Susi di dalam dan luar kementerian.
Dalam Kementerian Perikanan dan Kelautan, Susi memusatkan pengambilan keputusan hanya pada dirinya dan sejumlah individu tertentu.
Perbedaan pendapat tidak ditoleransi dan dihukum dengan pemecatan atau penggantian. Dalam jangka panjang, hal ini memperburuk kementerian yang memang sudah terpecah - dengan banyak pejabat yang meragukan prioritas dan pendekatan Susi - dan perlahan-lahan memberi alasan pada banyak pihak untuk bergerak melawan Susi.
Pendekatannya memutus hubungan baik dengan banyak pelaku yang secara historis terlibat dalam industri perikanan, termasuk sejumlah asosiasi perikanan dan para peneliti kelautan dari Institut Pertanian Bogor (IPB).
Susi membersihkan kementeriannya dari para alumni IPB - penyumbang tetap staf di Kementerian Perikanan dan Kelautan - yang dinilai terlalu dekat dengan mantan menteri Rohmin Dahuri. Rohmin sendiri adalah alumni IPB yang hingga kini masih punya pengaruh dan rutin mengkritik kebijakan Susi.
Susi mengelompokkan berbagai aktor ini sebagai anggota mafia perikanan - sesuatu yang tidak dapat bisa dikonfirmasi dalam penelitian saya - dan akhirnya mengasingkan mereka.Kelompok seperti Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) pada awalnya sangat mendukung pendekatan Susi karena mereka diberi jalur untuk mempengaruhi kebijakan melalui berbagai komisi seperti Komisi Tuna dan Komisi Udang.
Namun, melewati pertengahan masa jabatannya, mereka merasa frustrasi dengan fokus Susi yang “berlebihan” pada penangkapan ikan ilegal sehingga mengorbankan kesejahteraan nelayan.
Isolasi politik Susi menjadi semakin jelas setelah pertikaiannya dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada awal 2018. Mereka meminta Susi untuk menghentikan peledakan kapal dan fokus pada pengembangan industri perikanan.
Editor : Redaksi
