HALONUSA - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansyarullah menyatakan akan menarik anggota Paskibraka yang dikirim ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara jika larangan berhijab tetap dilanjutkan.
Hal tersebut ia sampaikan dalam program Apa Kabar Indonesia Malam (AKIM) yang ditayangkan stasiun televisi tvOne dengan judul ‘Larangan Jilbab Paskibraka, Ulah Siapa?’ pada Rabu (14/8/2024) malam.
“Memang dari ucapan tidak ada pemaksaan, tapi dalam praktiknya pemaksaan. Kami dari Sumbar protes apa yang sudah dilakukan panitia, kami harap ini tidak terulang, kalau ini terulang, kami akan menarik anak kami dari pasukan itu,” katanya.
Mahyeldi menilai bahwa pada malam pengukuhan Paskibraka di IKN tersebut tidak mungkin tidak disengaja karena kegiatan sudah dipersiapkan jauh hari.
“Apa yang dilakukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), saya kira apa yang dilakukan sudah melanggar hal-hal yang selama ini kita pahami dan bahkan dalam banyak kesempatan BPIP turun ke daerah, justru menanamkan semangat persatuan, saling menghargai, dengan sikap yang dilakukan kali ini oleh panitia, tentu melanggar banyak hal dan nampak ketidakprofesionalan,” katanya.
Pertama, katanya, kebebasan melaksanakan ajaran agama. Bagi umat Islam, menggunakan jilbab adalah bagian dari keyakinan itu. Selama ini ada yang mempermasalahkan isu-isu yang dibuat pihak tertentu, bahwa dipaksa menggunakan jilbab.“Kegiatan ini sudah didesign, dipersiapkan jauh hari, tapi kenapa pada saat ini berlangsung hal tersebut. BPIP selama ini sudah mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai dan ber-Bhinneka Tunggal Ika, namun nampak dari pelaksana untuk melanggar itu semua,” katanya.
Pelaksana, katanya, harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, karena mempermainkan, menganggap enteng apa yang sudah ditanamkan di Pancasila.
“Apalagi dalam situasi saat ini, sangat tidak tepat karena menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Saya kira sekarang ini, terjadi respons yang luar biasa ketidaksetujuan terhadap hal ini. Terjadi tindakan tak arif dalam situasi saat ini, apalagi kita akan melaksanakan Pilkada serentak di Indonesia, namun justru panitia membuat ulah, sehingga membuat tidak nyaman, mengganggu stabilitas,” katanya.
Presiden, kata Mahyeldi, sebenarnya sudah mengatakan perlu harmonisasi, namun kalau ini dilakukan justru merusak harmonisasi itu sendiri.
Editor : Halbert Chaniago
