"Peningkatan ini berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah," lanjut Sonny.
Pendapatan Transfer juga mengalami kenaikan sebesar Rp8.215.906.040 atau naik 1,67 persen, menjadi Rp501.028.033.040. Kenaikan ini didorong oleh Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Insentif Fiskal.
Belanja daerah 2024 juga diproyeksikan naik sebesar Rp40.187.594.648 atau naik 6,36 persen, dari Rp631.426.957.000 menjadi Rp671.614.551.648.
Penambahan belanja ini untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada perangkat daerah, seperti belanja pegawai, belanja hibah, dan belanja modal.
Pada struktur Pembiayaan Daerah, perubahan APBD 2024 juga terjadi pada komponen penerimaan pembiayaan, disesuaikan dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2023 yang meningkat sebesar Rp18.615.812.049,73 atau 62,05 persen, menjadi Rp48.615.812.049,73.Sonny berharap perubahan KUA dan PPAS 2024 dapat dibahas lebih lanjut sesuai tahapan dan jadwal yang disepakati.
"Dengan prinsip kebersamaan dan kemitraan, proses ini diharapkan dapat berjalan lancar sehingga dapat ditetapkan menjadi Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota Padang Panjang," tutupnya. (*)
Editor : Heru C
