HALONUSA - Sumatera Barat menempati peringkat ke-34 dari 33 provinsi di Indonesia dalam hal pencapaian Universal Health Coverage (UHC) melalui kepesertaan BPJS Kesehatan.
Dengan posisi ini, Sumbar belum berhasil memperoleh predikat UHC, yang menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan cakupan kepesertaan.
“Saat ini, kepesertaan di Sumbar baru mencapai 92,88 persen dari total populasi. Ini berarti masih ada kekurangan sekitar 291.796 peserta untuk memenuhi target RPJMN yang ditetapkan sebesar 98 persen cakupan penduduk, yang diperlukan untuk memperoleh status UHC,” ungkap Eddy Sulistijanto, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah II, Senin, 29 April 2024.
Dalam upaya meningkatkan jumlah peserta ini, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar dan melibatkan entitas pemerintahan daerah untuk merancang strategi efektif.
Lila Yanwar, Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, menyatakan bahwa mereka terus berusaha untuk meningkatkan jumlah peserta BPJS di wilayah mereka.
Koordinasi intens telah dilakukan dengan Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten dan kota di Sumbar.Lila juga menambahkan bahwa Sumatra Barat sebenarnya sudah memenuhi syarat UHC berkat kontribusi penerima BPJS Kesehatan dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN dan program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS), yang telah mencapai target yang ditetapkan.
Pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pendanaan bersama ini, dengan Pemprov Sumbar menyumbang 20 persen dari alokasi dana tersebut untuk setiap kabupaten dan kota, kecuali Mentawai yang menerima bantuan sebesar 30 persen.
Namun, ia mengakui bahwa beberapa daerah masih kurang dalam mengalokasikan anggaran untuk JKSS, sehingga anggaran yang disediakan oleh Pemprov Sumbar tidak termanfaatkan secara maksimal, yang berdampak pada tidak tercapainya target cakupan kepesertaan.
Dalam upaya mencapai UHC, Dinas Kesehatan Sumbar telah memfokuskan pada peningkatan kepesertaan melalui skema PBI APBN.
Editor : Heru C
