HALONUSA.COM - Oalah! 30 ribu warga Kota Pariaman bakal kehilangan Jaminan Sosial.
Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kota Pariaman Harpen Agus Bulyandi dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 23 Desember 2023.
Harpen menyebutkan, sejak program 110 ribu BPJS Ketenagakerjaan diluncurkan oleh Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Pariaman pada Selasa, 10 Desember 2023 lalu masyarakat daerah tersebut masih belum merasakannya.
"Bahkan sampai saat ini tidak ada alasan yang jelas terkait penghambat program ini oleh OPD terkait," katanya.
Harpen menjelaskan, jika dilihat dari regulasinya seharusnya program sudah bisa direalisasikan lantaran daerah-daerah lain di Indonesia telah melaksanakannya.
"Ada belasan daerah yang sudah menjalankan program yang sama di Indonesia, seperti Medan, Kalimantan Timur, Tulung Agung dan beberapa daerah lainnya," katanya.Harpen menambahkan, program ini hadir setelah melihat kondisi sosial masyarakat Kota Pariaman yang bekerja dengan tingkat resiko tinggi, seperti nelayan, petani, sopir, pedagang dan lainnya, mengalami kecemasan akan profesinya.
"Banyak sekali keresahan masyarakat yang saya terima saat berbincang langsung di lapangan. Sebagai pencari nafkah mereka tidak mendapat jaminan untuk kehidupan dan keluarganya," katanya.
Namun, kata Harpen, hingga kini dana pokirnya masih belum bisa dirasakan oleh 30 ribu masyarakat Kota Pariaman, karena tersangkut aturan. Sudah lebih dua bulan sejak program tersebut diluncurkan di Aula Balai Kota Pariaman.
“Sekarang banyak masyarakat bertanya, kenapa program tersebut belum bisa dilaksanakan, sedangkan daerah lain sudah, padahal program itu dari wakil rakyat mereka," katanya. (*)
Editor : Redaksi
