HALONUSA.COM - Memasuki hari ke-4, masyarakat Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) kembali menggelar aksi damai di depan kantor Gubernur Sumbar pada Kamis, 3 Agustus 2023.
Masyarakat menolak rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) dan kebijakan lainnya.
Ahli Kebijakan Publik, Riswanto Bachtiar mengatakan sesuai undang-undang pembangunan mesti memberikan dampak baik bagi masyarakat. Menurutnya, jika justru memicu konflik maka pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakannya.
Riswanto Bachtiar mengatakan, masyarakat menggantungkan hidupnya kepada sumber daya yang ada di Air Bagis. Hal ini seharusnya jadi perhatian karena pembangunan seharusnya memberikan kesejahteraan.
"Kalau kita melihat undang-undang 1945 jelas bahwa air, tamah dan udara dikuasai negara digunakan untuk kepentingan masyarakat," katanya.
Jika mengaju pada undang-undang 1945, kata Riswanto, seharusnya pemerintah memperhatikan tanah yang ada di Air BAngis diutamakan untuk kepentingan masyarakat karena mereka mau hidup dan ingin mensejahterakn keluarganya juga."Seluruh aspek-aspek yang sifatnya memberikan dampak ekonomi yang baik pada masyarakat, dampak kesejahteraan bagi masyarakat," katanya.
Menurutnya lagi, kalau pembangunan itu berdampak negatif terhadap masyarakat. Kalau pihaknya sebagai orang kebijakan mengatakan itu bukan pembangunan malah itu adalah sebentuk kemunduran.
"Yang dikatakan pembangunan, ada perubahan baik secara ekonomi, secara fisik, baik terhadap masyarakatnya, juga terhadap pembangunan pemerintahan tersebut," katanya. (*)
Editor : TisyaSumber : YouTube Padang TV
